Di banyak kota, sopir bus dikejar setoran — makin banyak penumpang diangkut, makin besar pemasukan operator. Akibatnya bus ngetem lama, ngebut berebut penumpang, dan pelayanan jadi nomor dua. Singapura memutus lingkaran itu dengan cara yang mengejutkan: pemerintah membeli layanan bus, dan operator dibayar untuk menjalankannya sebaik mungkin, bukan untuk mengeruk penumpang.
Model ini punya nama: Bus Contracting Model. Buat Indonesia yang sistem ‘Buy the Service’-nya masih berkembang, kisah Singapura menawarkan cermin sekaligus pelajaran.
Cara Kerjanya
Pemerintah memiliki aset — bus, depo, halte — lalu melelang hak mengoperasikan paket rute kepada operator untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar tetap untuk menjalankan layanan sesuai standar. Pendapatan tiket masuk ke kas negara, bukan ke kantong operator. Fokus operator bergeser dari mengejar penumpang ke memenuhi jadwal dan kualitas.
Kenapa Ini Mengubah Perilaku
Karena bayaran tidak bergantung pada jumlah penumpang, tak ada lagi insentif untuk ngetem atau ngebut. Yang dinilai adalah ketepatan waktu, kebersihan, dan keselamatan. Persaingan tetap ada, tapi pindah ke ruang lelang: siapa bisa memberi layanan terbaik dengan biaya paling efisien.
Pelajaran buat Indonesia
Skema serupa mulai dipakai di beberapa kota Indonesia lewat program ‘Buy the Service’, di mana operator dibayar per kilometer layanan. Tantangannya sama: butuh anggaran pemerintah yang konsisten dan pengawasan standar yang ketat. Tanpa keduanya, model ini bisa jadi beban fiskal alih-alih solusi.
Inti model Singapura bukan soal bus, tapi soal mengganti insentif. Selama operator dibayar untuk kualitas, bukan untuk berebut penumpang, perilaku di jalan berubah dengan sendirinya. Indonesia sudah melangkah ke arah ini — pekerjaan rumahnya adalah menjaga komitmen anggaran dan disiplin pengawasan agar niat baik itu tidak layu di tengah jalan.
Sumber: Rangkuman skema kontrak layanan bus publik Singapura & program sejenis di Indonesia.