Di Manila, kendaraan paling dikenal bukan bus besar, melainkan jeepney: angkutan panjang warna-warni yang lahir dari sisa jip militer Perang Dunia II. Kini pemerintah Filipina mendorongnya pensiun, diganti minibus bermesin lebih bersih. Gelombang protes pun pecah di jalanan.
Kisah ini jauh lebih dekat ke Indonesia daripada kelihatannya. Negeri kita juga menyandarkan angkutan rakyat pada kendaraan tua yang dioperasikan pemilik kecil. Cara Filipina menangani transisi ini, sukses maupun gagalnya, jadi cermin buat nasib angkot dan bus kecil di kota-kota kita.
Kenapa Jeepney Dianggap Harus Diganti
Jeepney klasik memakai mesin diesel tua yang mengepulkan asap hitam dan boros solar. Standar emisi dan keselamatannya ketinggalan zaman: tanpa pintu rapat, tanpa sabuk, tangga naik yang curam.
Program modernisasi menuntut unit baru bermesin memenuhi standar emisi modern, berpintu otomatis, dan dilengkapi kamera serta pembayaran elektronik. Tujuannya mulia di atas kertas: udara lebih bersih dan penumpang lebih aman.
Jeepney juga menyimpan nilai budaya. Bodinya dihias warna mencolok, aksesori mengkilap, dan nama khas tiap pemilik, mirip semangat livery bus telolet di sini. Mengganti jeepney berarti ikut menghapus wajah jalanan yang sudah jadi identitas kota, dan itu menambah berat perlawanan.
Beban yang Jatuh ke Pundak Sopir Kecil
Masalahnya ada di harga. Satu unit minibus baru berharga jauh di atas kemampuan sopir yang selama ini mengoperasikan jeepney warisan keluarga. Mereka didorong bergabung dalam koperasi dan berutang untuk membeli unit yang harganya bisa menelan penghasilan bertahun-tahun.
Di sinilah protes lahir. Bagi banyak sopir, modernisasi terasa seperti menyingkirkan rakyat kecil demi armada yang dikuasai pemodal besar. Mobilitas kota membaik, tapi ongkos sosialnya berat.
Pemerintah menawarkan subsidi dan skema koperasi untuk meringankan, tapi banyak sopir ragu. Mereka khawatir cicilan jangka panjang justru mengubah status mereka dari pemilik menjadi penanggung utang yang terikat target setoran koperasi.
Cermin untuk Indonesia
Indonesia menghadapi pertanyaan serupa saat mendorong peremajaan angkot dan bus kecil ke unit yang lebih aman dan rendah emisi. Teknologi gampang dibeli; yang sulit adalah memastikan operator kecil tidak tergilas di tengah jalan.
Pelajaran dari Manila jelas: transisi tanpa skema pembiayaan yang adil dan masa peralihan yang manusiawi akan melahirkan perlawanan, bukan perbaikan.
Modernisasi angkutan rakyat selalu kelihatan rapi di ruang rapat dan berantakan di jalanan. Filipina mengajarkan bahwa mengganti kendaraan itu bagian termudah. Bagian tersulit adalah menjaga agar sopir pemilik tunggal tidak berubah jadi buruh yang menyetir aset orang lain sambil menanggung cicilan. Kalau Indonesia menempuh jalan serupa untuk angkot, subsidi pembelian dan pendampingan koperasi harus siap sebelum unit lama dilarang, bukan sesudahnya.
Jeepney mungkin akan jadi kenangan, tapi perdebatan yang dibawanya soal siapa yang menanggung biaya kemajuan akan terus relevan di kota mana pun yang ingin membersihkan jalanannya.
Sumber: Rangkuman redaksi busnews.id dari pemberitaan program modernisasi angkutan umum Filipina.