India, negara dengan kepadatan lalu lintas dan tantangan jalan yang mirip Indonesia, sedang mendorong bus listrik ke jalan-jalan kotanya dalam jumlah besar. Langkah ini jauh lebih menarik disimak ketimbang contoh Eropa, karena kondisinya lebih dekat dengan kita.
Buat operator dan regulator Indonesia, pengalaman India bisa jadi cermin: apa yang berhasil, apa yang macet, dan di mana titik rawannya. Belajar dari pasar sejenis jauh lebih murah daripada mengulang kesalahan yang sama dengan modal sendiri.
Kenapa India Relevan
India menghadapi kombinasi yang akrab di telinga kita: anggaran terbatas, pasokan listrik yang tak selalu merata, dan kebutuhan angkutan massal yang sangat besar. Iklim panas dan jalan padat juga menguji daya tahan baterai dengan cara yang mirip kondisi perkotaan Indonesia.
Skema pengadaan di sana kerap memakai pola sewa berbasis kilometer, di mana operator membayar penyedia bus sesuai jarak tempuh, bukan membeli unit di muka. Pendekatan ini menarik karena menghindari jebakan harga unit listrik yang masih mahal.
Skala pasar India juga membuat harga komponen dan baterai perlahan menurun karena volume pembelian yang besar. Efek skala ini relevan bagi Indonesia yang bisa ikut menikmati rantai pasok kawasan yang makin matang, alih-alih membangun semuanya sendiri dari awal.
Tantangan yang Muncul
Pengalaman di lapangan menunjukkan infrastruktur pengisian dan keandalan pasokan listrik menjadi penentu utama. Depo yang daya listriknya kurang membuat jadwal pengisian berantakan, dan armada tidak bisa beroperasi penuh keesokan harinya.
Ketersediaan teknisi yang paham sistem tegangan tinggi juga jadi kendala di tahap awal. Tanpa tenaga terlatih, kerusakan kecil bisa menahan bus lebih lama di bengkel dibanding unit diesel yang sudah akrab bagi mekanik mana pun.
Masalah lain yang muncul adalah soal nilai jual kembali dan kepastian suku cadang jangka panjang. Operator ragu berinvestasi besar bila tak yakin unitnya masih didukung lima atau sepuluh tahun ke depan. Ketidakpastian ini memperlambat adopsi meski niat baik dan anggaran tersedia.
Apa yang Bisa Ditiru
Pola pembiayaan berbasis kilometer dan kemitraan jangka panjang dengan penyedia bus layak dipelajari secara serius. Model ini memindahkan sebagian risiko teknis ke pihak yang paling paham kendaraannya, bukan ke operator yang baru belajar mengelola armada listrik.
Pentahapan juga penting: memulai dari sejumlah koridor terpilih, mengevaluasi, lalu memperluas. Pendekatan bertahap ini mencegah pemborosan besar jika asumsi awal ternyata meleset di lapangan.
Peran pemerintah daerah juga terbukti penting. Dukungan berupa prioritas jalur, kemudahan perizinan depo, dan kepastian subsidi energi membuat hitungan operator masuk akal. Tanpa keberpihakan kebijakan yang konsisten, armada listrik sulit bersaing dengan diesel yang sudah mapan.
Inti pelajaran dari India adalah bahwa model pembiayaan sering lebih menentukan daripada spesifikasi baterainya. Skema sewa per kilometer bisa mempercepat adopsi tanpa membebani operator di muka, asalkan kontraknya adil soal risiko. Indonesia sebaiknya menilai skema semacam ini, bukan sekadar membandingkan angka jangkauan unit.
Sumber: Rangkuman tren elektrifikasi transportasi publik Asia Selatan.