Seorang pemilik PO kecil di Jawa Tengah membuka tagihan pajak tahunan busnya dan mengernyit: angkanya naik, padahal tarif dasarnya tidak berubah. Biang keroknya satu kata yang baru akrab di telinga operator — opsen.
Opsen adalah pungutan tambahan yang dipungut kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) yang selama ini jadi hak provinsi. Aturan ini turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Buat PO bus yang mengoperasikan puluhan unit, selisih kecil per unit berlipat jadi beban nyata di arus kas.
Yang bikin pembaca di industri bus perlu peduli: biaya kepemilikan armada adalah salah satu komponen terbesar di struktur ongkos PO, bersaing dengan solar dan gaji kru. Setiap rupiah tambahan di pos pajak menekan margin yang sudah tipis.
Apa Sebenarnya yang Berubah
Secara mekanisme, opsen bukan menambah tarif baru dari nol. Ia memecah ulang kue penerimaan: sebagian porsi yang dulu utuh di provinsi kini dialihkan ke kabupaten/kota lewat opsen. Secara total beban wajib pajak dirancang agar tidak melonjak drastis, karena tarif pokok PKB di banyak daerah justru diturunkan untuk mengimbangi.
Namun di lapangan, besaran akhir bergantung pada peraturan daerah masing-masing. Daerah yang menetapkan tarif pokok lebih tinggi, lalu ditambah opsen, bisa menghasilkan tagihan yang terasa lebih berat bagi operator yang kendaraannya terdaftar di wilayah itu.
Beban yang Menumpuk di PO Besar
Satu unit bus besar bisa dikenai PKB jutaan rupiah per tahun, tergantung nilai jual dan bobotnya. Kalikan dengan armada 30–50 unit, dan selisih pungutan jadi angka yang layak masuk rapat anggaran, bukan sekadar catatan kaki.
Operator antarkota yang armadanya terdaftar di satu provinsi tapi beroperasi lintas daerah juga perlu memahami bahwa pajak tetap mengikuti domisili kendaraan terdaftar, bukan rute operasi.
Langkah yang Masuk Akal buat Operator
Pertama, minta rincian perhitungan ke Samsat setempat — pisahkan mana pokok PKB, mana opsen. Kedua, masukkan proyeksi beban pajak baru ke kalkulasi biaya per kilometer sebelum menetapkan tarif atau harga sewa. Ketiga, pertimbangkan domisili pendaftaran unit baru secara sadar, karena perbedaan perda antardaerah bisa berdampak.
Opsen sering disalahpahami sebagai “pajak naik dua kali lipat” — padahal rancangannya menggeser porsi, bukan menggandakan beban. Tapi asumsi itu hanya berlaku kalau perda daerah ikut menurunkan tarif pokok. Di sinilah operator perlu waspada: tidak semua daerah bergerak seragam. Menurut kami, PO yang disiplin membaca lembar tagihan sejak dini akan terhindar dari kejutan arus kas, sementara yang menganggap “pajak ya pajak” berisiko tergerus di akhir tahun. Transparansi perhitungan Samsat jadi kunci — dan itu hak operator untuk menagihnya.
Pajak bukan pos yang bisa ditawar, tapi bisa diantisipasi. Operator yang memperlakukan opsen sebagai variabel biaya — bukan kejutan — akan lebih sehat menghadapi tahun pajak berikutnya.
Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; ketentuan teknis opsen PKB dan BBNKB yang diatur lewat peraturan daerah masing-masing.